Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) menyerukan pentingnya respons kebijakan yang terintegrasi di tengah pergeseran arsitektur keuangan global yang ditandai dengan semakin kuatnya keterkaitan antarlembaga dan lintas negara. Sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial dinilai menjadi kunci utama dalam memitigasi percepatan transmisi risiko digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, menyatakan bahwa dunia saat ini sedang memasuki fase di mana batas antar-domain kebijakan semakin memudar. Kondisi ini menuntut koordinasi antarlembaga yang lebih erat serta mandat hukum yang jelas bagi masing-masing otoritas.
“Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi erat antarlembaga. Dalam konteks ini, otonomi kelembagaan menjadi krusial, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga seluruh regulator dan pengawas sektor keuangan,” ujar Thomas saat membuka International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali, Jumat (8/5/2026).
Navigasi Risiko di Tengah Arsitektur Baru
Konferensi internasional tahun ini mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture”. Forum ini menyoroti bagaimana digitalisasi mempercepat guncangan terhadap sistem keuangan, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif.
Partisipasi dalam ajang ini cukup signifikan, dengan masuknya 291 karya ilmiah dari 34 negara. Hal ini menunjukkan luasnya perhatian global terhadap isu tata kelola bank sentral dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin multidimensi.
Digitalisasi dan Kesiapan Krisis
Diskusi antara otoritas dan akademisi dalam forum tersebut menyimpulkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi membuka ruang inovasi, namun di sisi lain menuntut penguatan tata kelola dan kesiapan krisis yang lebih tangguh.
“Transformasi digital menuntut kesiapan krisis dan kerangka pengawasan yang adaptif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional maupun global,” tambah Thomas.
Melalui ICFP-JCLI, Bank Indonesia berupaya mendorong eksplorasi ide-ide baru guna memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan kebanksentralan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih berintegritas dan memiliki resiliensi tinggi terhadap dinamika ekonomi global. ***
Poin Utama Kerangka Kebijakan Terintegrasi BI (Mei 2026):
| Pilar Utama | Deskripsi Strategis |
| Integrasi Kebijakan | Menghapus sekat antara moneter, fiskal, dan makroprudensial. |
| Otonomi Kelembagaan | Menjaga independensi regulator untuk efektivitas pengawasan. |
| Transformasi Digital | Mitigasi risiko percepatan guncangan sistem keuangan. |
| Mandat Hukum | Penegasan tugas antarlembaga agar koordinasi lebih transparan. |
| Resiliensi Global | Memperkuat keterkaitan lintas negara untuk cegah krisis |
