Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pengelola kebijakan fiskal untuk terus memperbarui kapasitas intelektual dan ketangkasan kepemimpinan guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang kian dinamis. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini dapat dengan cepat menjadi usang (obsolete) akibat disrupsi yang masif.
Dalam Acara Puncak Kemenkeu Learning Festival di Jakarta, Selasa (28/4/2026), Juda menekankan bahwa pengelola fiskal Indonesia harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan akurat.
“Mengapa kita perlu terus belajar? Karena memang dunia ini cepat sekali berubah. Ada disrupsi, kemudian penuh dengan ketidakpastian. Ilmu yang kita pelajari mungkin sebentar saja sudah usang,” ungkap Juda.
Tiga Pilar Kapasitas Pengelola Fiskal
Menghadapi tantangan masa depan, Wamenkeu Juda memetakan tiga kompetensi utama yang wajib dikuasai oleh jajaran Kemenkeu:
Pemetaan Tren Global: Pengelola fiskal dituntut mampu membaca dinamika jangka panjang, seperti transisi ekonomi hijau (green economy), perubahan demografi penduduk yang menua (ageing population), hingga pergeseran geopolitik global. Pemetaan ini krusial untuk menyiapkan respons kebijakan yang proaktif.
Akselerasi Teknologi dan Big Data: Penguasaan teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI) dan pengolahan data besar (big data), dinilai menjadi prasyarat mutlak. Pemanfaatan analitik data diyakini akan memperkuat akurasi pengambilan keputusan fiskal nasional.
Penerapan Agile Leadership: Dalam situasi yang serba tidak pasti, pemimpin dituntut mampu mengambil keputusan cepat meskipun informasi yang tersedia terbatas (decision making under uncertainty).
Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko
Juda menambahkan bahwa pendekatan berbasis skenario dan kalkulasi probabilitas menjadi instrumen penting bagi pengelola fiskal saat ini. Menurutnya, kepemimpinan yang gesit (agile) harus mampu menimbang berbagai kemungkinan dampak eksternal, termasuk ketegangan geopolitik, terhadap ketahanan ekonomi domestik.
“Di era yang penuh ketidakpastian ini, kita dituntut untuk bisa membuat skenario-skenario yang akan kita hadapi ke depan dan mencoba untuk menghitung serta menimbang probabilitasnya,” pungkasnya.
Langkah penguatan kapasitas ini merupakan bagian dari transformasi internal Kemenkeu untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang adaptif dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia di masa depan. ***
