JAKARTA, Stabilitas.id – Hingga Febuari 2022, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 21,43%, angka yang masih relatif rendah dari target kredit perbankan 30 persen untuk UMKM pada tahun 2024.
Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan tiga pesan kepada Perbankan Nasional Swasta (Perbanas) dalam acara pembukaan Rapat Umum Anggota Perbanas di Jakarta, pada Kamis (23/6/22).
Pertama, Wamenkeu meminta perbankan mendorong kredit untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jangka menengah panjang.
“Arahan Bapak Presiden 30 persen untuk kredit UMKM. Moga-moga ini kita lakukan dengan memperbanyak UMKM-nya, bukan hanya dengan mengubah definisi. Tolong teman-teman perbankan bisa ikut menjaga itu dalam jangka menengah panjang,” ungkap Wamenkeu.
Yang kedua, fungsi intermediasi perbankan untuk mendukung produk dalam negeri. Pemerintah melalui APBN mulai membangun sistem untuk memantau dan mengidentifikasi belanja barang di setiap Kementerian Lembaga yang menggunakan produk dalam negeri atau impor.
“Fungsi intermediasi perbankan memang netral, tapi sudah saatnya kita memperhatikan produksi dalam negeri lebih kuat. Saya ingin titip teman-teman di perbankan, dalam pemberian kredit, dalam berusaha, dalam membangun kebutuhan, gunakan produk dalam negeri,” lanjut Wamenkeu.
Terakhir, Wamenkeu mengingatkan perbankan untuk memperhatikan transisi ekonomi menuju ekonomi hijau atau green economy. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission.
“Perbankan menjadi intermediaries yang akan langsung terekspos dengan standar-standar green. Jadi, kita juga jangan sampai salah positioning di dalam decision-making process kita,” jelas Wamenkeu.
Ke depannya, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.***
