JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait proyek hilitiasai, termasuk di dalamnya pendanaan. Hilirasis merupakan upaya pemerintah dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 di Jakarta, Senin (6/2/23).
“Saya minta betul-betul yang konkret. Karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi,” ungkap Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden mengungkapkan bahwa di tahun 2018 indonesia masih berada di lower middle income country, atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Namun, Indonesia sempat masuk ke upper middle income, atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali turun akibat pandemi.
“Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, Minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya,” ungkap Jokowi.
Selain hilirisasi, Presiden menyebutkan pentingnya perlindungan terhadap produk jasa keuangan dan meminta OJK untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan.
“Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjaman online investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Wanaartha, Indosurya, Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikutin,” tutupnya.***
