JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama United Nations Development Programme (UNDP), mengembangkan Dokumen Blue Financing Strategic (BFS) yang telah diadopsi dalam SDGs Government Securities Framework.
Peluncuran dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, serta The Resident Representative of UNDP Indonesia yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific, pada Rabu (12/11/22).
“Dokumen Blue Financing Strategy, yang peluncurannya telah kita lihat di sini, menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mengambil bagian dan berkontribusi positif pada kerja sama global yang nyata untuk mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menko Luhut.
Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi menyampaikan bahwa dokumen BFS ini menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan dan mengakses kerangka obligasi biru yang kredibel, yang telah menjadi bagian terintegrasi dari SDG Government Securities Framework yang diterbitkan pada September 2021.
“Saat ini, hanya tiga standar global yang digunakan dalam penerbitan obligasi: Prinsip Green Bond, Prinsip Social Bond, dan Sustainability-Linked Bonds. Kami berharap dokumen ini akan menjadi elemen penting dalam pengembangan keuangan biru untuk negara kepulauan dan negara kepulauan,” ungkap Deputi Jodi.
Selanjutnya, Kanni Wignaraja, UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific menyampaikan, Blue Financing Strategy berpotensi menjadi salah satu kontributor utama bagi perkembangan ekonomi biru Indonesia, membawa perubahan yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, dan membangun model pembiayaan yang sukses.
“Penandatanganan perjanjian hari ini merupakan dukungan yang diperluas dan ditingkatkan sehingga akan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan meningkatkan kerja sama di bawah AIS Forum dengan Indonesia sebagai penggerak upaya ini,” ungkap Kanni.
Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyampaikan perhargaannya kepada UNDP Resident Representative in Indonesia, Norimasa Shimomura beserta jajarannya sehingga semua proses pembentukan AIS Forum dapat berjalan dengan lancar.
Ia meyakini kerjasama yang sangat baik yang telah berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan UNDP, AIS Forum akan dapat mencapai tujuan utama pembentukannya, yaitu untuk mewujudkan kerjasama yang saling membangun antara negara-negara peserta AIS Forum, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ekonomi biru, pengelolaan sampah plastik, dan pengembangan tata kelola maritim yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Norimasa Shimomura menyambut baik kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNDP sebagai sebuah tonggak dalam mempromosikan kemitraan multilateral melalui AIS Forum yang dipelopori oleh Indonesia yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara lain dengan perlindungan laut, pembangunan ekonomi biru dan pembiayaan biru.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian di mana Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi 5 juta US Dollar melalui UNDP untuk tujuan ini. Forum AIS mencerminkan aspirasi konstruktif Indonesia untuk memainkan peran internasional dan regional yang jauh lebih besar untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Norimasa.
Dalam penutupnya, Menko Luhut mengatakan bahwa kemitraan global harus diperkuat dalam upaya untuk mencapai semua target yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar, pusat keanekaragaman hayati laut, dan sebagai negara berkembang ekonomi utama, Indonesia membangun berbagai inisiatif utama dan kegiatan nyata di antara AIS Forum.
“Melalui dokumen strategis ini, Indonesia akan meluncurkan Blue Bonds, sebuah perangkat yang didasarkan pada contoh yang baik dari Green Bonds yang dijamin oleh Pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan internasional. Ini menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta,” tutup Menko Luhut.***
