JAKARTA, Stabilitas.id – Presiden Joko Widodo hadir dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (26/3). Acara ini diselenggrakan guna meningkatkan minat belanja dan pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal.
“Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat. Ini kalau digunakan enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40% saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat berkontribusi 1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.
Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini baru terealisasi Rp214 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri. Dia pun menargetkan, lebih dari Rp400 triliun pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat terwujud pada Mei 2022 nanti.
Dia juga meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya minta segera dorong juga UKM daerah untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 produk UKM kita untuk dimasukan ke e-katalog. Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka akan berproduksi, menambah kapasitas mereka,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan derah, K/L dan BUMN akan mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.
“Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan KemenKopUKM,” ujar Menteri Teten.
Pihaknya juga sudah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri. Dia pun menegaskan akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri.
Menurut Menteri Teten, Presiden Jokowi juga mengingatkan, selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat melalui e-commerce juga menjadi perhatian. Dia pun mengingatkan untuk e-commerce cross border yang produknya masih impor harus segera diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut.***
