NEW YORK, Stabilitas— Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Opening Luncheon and Announcement of The “Global Investors for Sustainable Development” (GISD) Alliance mengapresiasi peran Global Investors for Sustainable Development Alliance dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan. Menurut Bambang, pembentukan Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance sangat penting untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan yang dihadapi masing-masing negara dengan memberikan wawasan tentang opsi kebijakan finansial untuk lingkungan yang mendukung investasi serta skema pembiayaan inovatif.
“Pemerintah Indonesia menyadari, untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), kami perlu mengatasi kesenjangan pembiayaan. Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, total kebutuhan belanja untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah Rp 14.500 triliun. Kesenjangan pembiayaan yang tersisa adalah sekitar Rp 1.460 triliun, yaitu sektor infrastruktur sebesar Rp 600 triliun, sektor pendidikan sebesar Rp 160 triliun, dan sektor kesehatan sebesar Rp 700 triliun.”papar Bambang Senin (15/4), di New York.
Bambang menambahkan, selain APBN dan swasta, pemangku kepentingan kunci untuk membiayai SDGs adalah pelaku usaha dan filantropi. Bambang berharap Aliansi GISD dapat memfasilitasi negara anggota PBB untuk mengimplementasikan SDGs dan kami siap bekerja sama untuk memastikan Agenda 2030 tercapai.
“Tantangan utama Indonesia adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif serta menciptakan kemakmuran bagi semua orang, sekaligus mempertahankan kualitas sumber daya alam dan melindungi lingkungan.”ujar Bambang. (Is)
Dalam menghadapi tantangan tersebut,tambahnya, Pemerintah Indonesia mengakui peran SDGs menawarkan kerangka kerja yang sangat bermanfaat untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.
Dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pencapaian SDGs, Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Koordinator Nasional untuk mengimplementasi SDGs di Indonesia, termasuk mengoordinasikan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat. Pada 2018, Kementerian PPN/Bappenas berhasil meluncurkan SDGs Financing Hub yang bertujuan untuk mengembangkan skema pembiayaan inovatif di Indonesia.
“SDGs Financing Hub berperan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menciptakan sinergi inovasi pembiayaan untuk mencapai target SDGs di Indonesia, yaitu dengan menciptakan lingkungan pendanaan inovatif, membangun jaringan strategis dan matchmaking, mengembangkan model, instrumen dan teknologi, serta meningkatkan kapasitas SDM dan berbagi pengetahuan,” jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menambahkan, salah satu contoh implementasi pembiayaan inovatif blended finance di Indonesia adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Jambi.
“Dengan investasi dana zakat, pembangunan PLTMH Jambi ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Jambi, dan United Nations Development Programme (UNDP).”paparnya.
Menurut Bambang, kesenjangan pembiayaan tersebut membutuhkan kolaborasi dari semua pihak dan oleh karenanya kemitraan adalah kunci untuk mencapai agenda pembangunan nasional dan SDGs.
“Bagi Indonesia, agenda pembangunan nasional dan agenda SDGs pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dan saling menguatkan. Untuk itu, kemitraan lintas tingkat pemerintahan dan kemitraan dengan aktor non-pemerintah untuk mencapai SDGs sangatlah penting. Indonesia telah berusaha secara konsisten menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dari akademisi, CSO, media, filantropi dan pelaku usaha, serta mitra pembangunan,” pungkasnya.