JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) merekomendasikan 26 kebijakan yang terbagi dalam empat kategori di gelaran G20. Keempat kategori tersebut antara lain, women empowerment dan gender equality, green economy dan SDG’s, digital transformation, serta kebijakan yang berkaitan dengan global value chain.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki usai Rapat Terbatas bersama Presiden RI dengan topik “Evaluasi Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20” yang dilaksanakan di Jakarta, pada Senin (28/11/22).
“KemenKopUKM merekomendasikan penguatan ekosistem bisnis milik perempuan untuk meningkatkan keuntungan dan akses pasar yang lebih baik,” ungkap MenKopUKM.
Selanjutnya, Menteri Teten mengatakan, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, sehingga perlu dikonsolidasikan dalam wadah koperasi untuk dapat mengakses fasilitasi digitalisasi, akses terhadap bahan baku, permodalan dan pasar, hingga pendidikan, yang perlu didukung dengan kebijakan keuangan dan infrastruktur yang lebih sensitif gender (kesetaraan akses informasi tentang pendanaan, hukum, dan digitalisasi).
Terkait kebijakan Green Economy dan SDG’s, KemenKopUKM merekomendasikan implementasi usaha berbasis SDGs, khususnya isu lingkungan, memberdayakan pelaku bisnis di daerah sebagai pemain utama dalam circular economy, mengembangkan riset dan inovasi produk ramah lingkungan, membangun kelompok antara swasta, pemerintah, investor, dan NGO untuk membuat standarisasi investasi lestari.
Rekomendasi ketiga, kebijakan terkait dengan Digital Transformation yakni implementasi program untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan sehingga dapat meningkatkan level kesiapan investasi.
“Penting dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk investasi dalam peningkatan digital talent, menciptakan ekosistem digital yang kondusif termasuk infrastruktur, internet, dan perangkat yang terjangkau,” ungkap Menteri Teten.
Menurutnya, petani perlu berkonsolidasi agar mampu memanfaatkan teknologi dari hulu hingga hilir. Koperasi memegang peran penting, sebagai entitas bisnis untuk memastikan teknologi mampu memberikan nilai tambah untuk para petani dan nelayan anggota koperasi.
Terakhir, kebijakan terkait dengan Global Value Chain, KemenKopUKM mendorong kerja sama antara UKM dan perusahaan besar, kemitraan UKM, dan memperluas kemitraan antar pelaku usaha dalam skala yang lebih besar.
Lalu rantai nilai global harus menjadi katalis untuk pekerjaan yang layak dan pengembangan tenaga kerja UKM. Mendukung UKM untuk masalah produksi dan logistik yang berkelanjutan.
“Terakhir ialah peningkatan kualitas produk UKM dan market intelligence untuk mendorong produk UKM agar benar-benar memenuhi pasar internasional,” ungkap Menteri Teten.
Selain itu, MenKopUKM menambahkan tindak lanjut dari side event G20 yaitu rencana Pembangunan Rumah Produksi Bersama di NTT dan Deklarasi Bali sebagai Pengembangan Wellness Dunia.***
