JAKARTA, Stabilitas.id – Rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mewakili Presiden RI dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026 yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (9/3/23).
“Salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah entrepreneur-nya. Jadi bukan sekadar infrastruktur, pembangunan SDM tapi juga kita harus menyiapkan pengusaha-pengusaha yang unggul yang inovatif,” ungkap Menteri Teten.
MenKopUKM mengatakan, pada 2045, Indonesia akan menjadi empat kekuatan ekonomi besar dunia setelah Amerika, China, dan India. Fakta tersebut sambung MenKopUKM, menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia adalah untuk menjadi entrepreneur.
“Entrepreneur itu apa, yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan lagi nanti kita mencetak mahasiswa yang mencari kerja,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru. Saat ini, segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah disediakan pemerintah, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
“Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Menteri Teten juga mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM. Sebesar 40% anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM.
Sementara itu, Ketua Umum BMWI Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi. Yakni, pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan.
Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa.
“Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program KemenKopUKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten dan 7 negara,” tutupnya.***
