JAKARTA, Stabilitas.id – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus membangun reputasinya menjadi mitra yang tak hanya tepercaya dan dapat diandalkan dalam pembangunan, tapi juga dari sisi delivery dan tata kelola.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Syukuran Ulang Tahun ke-15 PT SMI yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (26/2/24).
“Saya berharap PT SMI akan terus menjadi Special Mission Vehicle yang memiliki tata kelola, profesionalitas, integritas, serta kemampuan keuangan dan kemampuan kompetensi teknis yang terus terjaga baik atau makin baik,” ungkap Menkeu.
BERITA TERKAIT
PT SMI diciptakan sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang menjadi alat fiskal untuk menjaga dan membangun ekonomi Indonesia.
“Dalam 15 tahun usianya, tentu kita berharap PT SMI dari sisi penciptaan kesempatan kerja dan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, dan juga dari sisi komitmen untuk terus membangun Indonesia secara berkelanjutan dengan net zero komitmennya,” jelas Menkeu.
Menkeu juga mengapresiasi inovasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh PT SMI dalam melakukan crowding-in dari capital. Sebagai negara emerging, Indonesia membutuhkan pertumbuhan tinggi, penciptaan kesempatan kerja, dan investasi.
“PT SMI diciptakan untuk bisa memberikan pemahaman dan kenyamanan itu. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menarik ekuitas dan modal menjadi salah satu yang perlu untuk terus diperkuat, terutama untuk membawa pembangunan sampai tingkat daerah,” ungkap Menkeu.
Partisipasi PT SMI dalam mendesain dan menyampaikan ide mengenai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform juga menjadi sangat penting.
Menkeu menilai mentransformasikan ekonomi, terutama energi menuju energi hijau, bukan hal yang mudah. Kerja sama perlu dilakukan dengan banyak institusi multilateral, termasuk Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan instansi lainnya.
Ia meminta PT SMI untuk terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, termasuk juga dengan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kolaborasi dengan institusi-institusi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga perlu dilakukan untuk menjadi penguat bagi PT SMI di dalam menjalankan misi pembangunannya.***