JAKARTA, Stabilitas.id – Negara-negara anggota G20 harus memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, serta menjadi wujud nyara memperjuangkan kesejahteraan yang adil dan pertumbuhan ekonomi stabil bagi negara anggota.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan saat menyampaikan pidato pembuka Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dan Industri (Trade and Investment Ministerial Meeting/TIMM) G20 yang berlangsung di Jaipur, India, pada Kamis (24/8/23).
“Dalam beberapa tahun terakhir, G20 telah menghasilkan berbagai capaian penting. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan capaian tersebut dalam aksi nyata. Negara anggota G20 harus menunjukkan bentuk kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan,” ungkap Zulkifli.
Pertemuan G20 TIMM India dibuka dan dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal. Hadir pula menteri-menteri di bidang perdagangan dan investasi dari negara-negara anggota, negara undangan G20, serta perwakilan dari organisasi internasional.
Selanjutnya, Mendag mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk mendukung G20 di bawah Presidensi India tahun ini. Ia kembali menegaskan bahwa Indonesia siap menjembatani berbagai peluang peningkatan kerja sama untuk menyejahterakan masyarakat.
“Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini siap bekerja sama dengan India sebagai Presidensi G20. Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi antara ASEAN dan G20 dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif, serta memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Mendag.
Mendag juga menegaskan, Forum G20 harus menjadi bagian dari solusi global dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral, mengingat dinamika fragmentasi ekonomi semakin memperlemah sistem perdagangan multilateral.
“Fenomena fragmentasi ekonomi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas sistem perdagangan multilateral. Untuk itu, agenda reformasi WTO harus menjadi prioritas utama melalui peningkatan fungsi tiga pilar yaitu negosiasi, transparansi dan notifikasi, serta sistem penyelesaian sengketa WTO,” ungkap Mendag.
Dalam penutupnya, Mendag menyampaikan, pembahasan dan kesepakatan TIMM menjadi penting dalam mendukung diskusi Para Pemimpin Negara Anggota G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di New Delhi, India pada September 2023 mendatang.***