JAKARTA, Stabilitas.id — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan stok barang kebutuhan pokok (bapok) dalam kondisi sangat aman hingga rata-rata lebih dari 1,5 bukan ke depan. Karena itu, Mendag Lutfi meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadapi potensi kenaikan permintaan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Hal ini disampaikan Mendag Lutfi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Bandung, Jawa Barat.
Rakornas dihadiri 34 kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab tentang perdagangan serta perwakilan kementerian/lembaga terkait secara hibrida.
BERITA TERKAIT
“Rakornas digelar untuk memastikan stok seluruh barang kebutuhan pokok cukup dan harganya terjangkau menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Berdasarkan data dari 34 provinsi dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok, dilaporkan bahwa stok dan pasokan seluruh komoditas barang kebutuhan pokok mencukupi dan harganya stabil. Hanya beberapa komoditas yang harganya naik,”tegas Mendag Lutfi.
Perkembangan harga bapok, menurut Mendag Lutfi, masih dalam koridor yang tepat. Harga sebagian besar bapok dalam kondisi stabil. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng, cabai, dan telur ayam.
Kenaikan harga minyak goreng disebabkan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia yang meningkat signifikan sebesar 52,23 persen dibanding November tahun lalu. Kenaikan harga cabai disebabkan oleh mulai berkurangnya pasokan karena musim panen raya mulai memasuki fase akhir. Sementara itu, kenaikan harga telur ayam merupakan koreksi harga menuju ke harga normal setelah sempat anjlok beberapa waktu yang lalu.
Pada rakornas, Mendag Lutfi menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta menjaga agar ekonomi tetap tumbuh selama pandemi.
“Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan harga bapok stabil dan pasokan cukup serta menjaga kenyamanan berbelanja agar kegiatan ekonomi tetap berjalan normal. Kemendag juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di pusat kegiatan ekonomi dijalankan dengan baik,” jelas Mendag.
Dukungan tersebut yaitu untuk memastikan stok bapok mencukupi dan terjangkau; memastikan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan beroperasi dengan prokes; dan mendorong percepatan vaksinasi di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.
Selain itu, mengawal kelancaran distribusi bapok ke pasar-pasar di wilayah masing-masing, melakukan komunikasi yang intens dengan media untuk menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif, dan melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.
Turut hadir perwakilan dari Kementerian Pehubungan dan Satgas Pangan Kepolisian RI. Rakornas juga dihadiri perwakilan dari asosiasi bapok yang meliputi Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi).
Selanjutnya perwakilan dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).
Hadir pula perwakilan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Asosiasi Pedagang Gula Indonesia (APGI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTTI), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala Kecil dan Rumah Tangga (Asperdata), serta Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo). Selanjutnya perwakilan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) dan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo).