JAKARTA, Stablitas.id – Stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia–Ukraina.
Demikian risalah rapat berkala KKSK yang dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang disampakain pada Senin (11/4) melalui konferensi video.
Disebutkan juga, pemulihan ekonomi global mengalami tekanan sehingga diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat, seiring dengan eskalasi perang Rusia-Ukraina.
Sementara pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga ditopang oleh meredanya Covid-19 dan diikuti pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan pada Februari 2022 meningkat menjadi 3,83 miliar Dolar AS.
Nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada triwulan I 2022 mengalami depresiasi 0,33% secara rata-rata dibandingkan dengan akhir tahun 2021.
Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan perkembangan ekonomi global terhadap inflasi, cost of fund, kinerja perekonomian, serta SSK perlu terus diwaspadai.
Kondisi Fiskal
Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73% (yoy) mencapai Rp302,42 triliun (16,38% target APBN 2022), ditopang pemulihan kinerja dunia usaha dan kenaikan harga komoditas yang mendorong peningkatan aktivitas ekspor impor.
Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan sebagai shock absorber.
Respon Moneter
BI terus menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,50% selama triwulan I 2022.
BI juga mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK).
Kebijakan makroprudensial akomodatif selama triwulan I 2022 terus diperkuat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
BI akan melanjutkan akselerasi digitalisasi, memperkuat sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dalam rangka menyambut bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 2022.
BI juga terus melakukan pendalaman pasar uang baik valas maupun Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta memperluas penggunaan instrumen lindung nilai (hedging), dan memfasilitasi perdagangan-investasi antarnegara.
BI terus mewaspadai dampak perkembangan kondisi global terhadap kinerja perekonomian nasional.
Kebijakan OJK
SSK dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang dalam tren membaik seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi, didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis OJK.
Risiko kredit per Februari 2022 terjaga dengan NPL gross terpantau sebesar 3,08%, sementara rasio NPF Perusahaan Pembiayaan stabil pada level 3,25%.
OJK terus mengamati perkembangan kondisi perekonomian terhadap stabilitas sektor jasa keuangan terutama akibat perang Rusia-Ukraina, percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan dampak dari kenaikan inflasi global.
Lebih lanjut, OJK akan memperluas scope pembiayaan ekosistem sektor KBLBB dari hulu ke hilir, mulai dari industri baterai sebagai komponen penting industri KBLBB, perusahaan penyedia charging station, dan perusahaan manufaktur kendaraan bermotor listrik.
OJK juga terus memberikan dukungan untuk mengembangkan UMKM. Kebijakan mendukung UMKM melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital kepada pelaku UMKM di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending dan Securities Crowdfunding.
Dari sisi transformasi digital, OJK telah mengeluarkan POJK 25 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meningkatkan kesempatan bagi BPR/BPRS untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk yang berbasis IT.
Dukungan LPS
LPS terus berupaya menjaga SSK dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program penjaminan simpanan dan resolusi bank yang kredibel.
Dari sisi penjaminan simpanan, per Februari 2022, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara dengan 447,05 juta rekening.
Dari sisi kebijakan resolusi, LPS akan melakukan uji coba aplikasi Single Customer View (SCV) selama tahun 2022 dalam rangka mewujudkan percepatan pembayaran klaim penjaminan.
Dinamika pasar keuangan global di tengah normalisasi kebijakan moneter global dan perang Rusia–Ukraina akan terus dicermati.
Dalam rapat ini juga disepakati, KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan juli 2022.***
