JAKARTA, Stabilitas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) upaya perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bahuri yang berlangsung di Kantor Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pada Selasa (14/2/23).
Dilansir dari Infopublik.com, dalam kesempatan tersebut, Firli Bahuri mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Upaya perencanaan dan penganggaran RKP 2024 termasuk salah satu dari tiga fokus aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
“Kami melihat perencanaan dan penganggaran adalah fase rawan korupsi,” ungkap Firli.
Oleh karena itu, melalui trilateral meeting ini KPK memberikan enam rekomendasi aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi pada perencanaan dan penganggaran RKP 2024.
Pertama, kerja sama antara Tim Governance, Risk, and Compliance (GRC) Bappenas dan KPK.
Kedua, jual beli perkara perlu ditindaklanjuti dan dihilangkan, serta evaluasi pembiayaan penanganan perkara yang tidak efesien.
Ketiga, mendorong perbaikan bukan hanya dari sisi regulasi, namun juga penguatan SDM lembaga penegak hukum (LBH) sebagai langkah awal upaya transformasi budaya hukum dan pencegahan korupsi dalam penegakan hukum.
Keempat, mendukung dan mendorong Badan Pertahanan Nasional (BPN) melakukan sertifikat tanah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kelima, meninjau ulang perhitungan keberhasilan pemulihan asset hanya berdasarkan uang yang dikembalikan ke negara atau cash based.
Terakhir, perkuatan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa mengapresiasi keterlibatan KPK dalam setiap rapat penyusunan perencanaan penganggaran.
“Untuk mencapai itu, upaya perencanaan penganggaran diterapkan berdasarkan kinerja (performance budget) dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran. Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” ungkap Suharso.
Menurutnya, sasaran pembangunan juga menjadi fondasi bagi capaian transformasi ekonomi Indonesia.
“Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job,” tutupnya.***
