JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memperingati untuk menghindari jebakan pendapatan di tingkat menengah (middle income trap), Indonesia harus menuju pada pertumbuhan ekonomi jangka menengah dengan rata-rata di sekitar 6%. Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Bapenas 2022, pada Kamis (21/04).
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada pada 5,1%-5,2%. Di tahun 2023 angka ini diproyeksikan pada 5,3%-5,9%. Sementara itu, IMF memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 sebesar 5,4% dan di tahun 2023 sebesar 6%.
“Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan mendorong Indonesia, namun dari sisi fiskal kita harus tetap fleksibel dan hati-hati. Kita harus tetap memposisikan posisi fiskal sebagai shock absorber namun tetap harus hati-hati,” jelas Wamenkeu.
Wamenkeu mengatakan bahwa posisi fiskal (APBN) sudah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar selama dua tahun terakhir. Namun, dengan adanya pemulihan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi harus didukung dari sisi konsumsi dan investasi.
“Begitu konsumsi bisa tumbuh, begitu investasi bisa tumbuh, dan karena kita memasuki pemulihan maka fiskal melakukan konsolidasi. Tentu konsolidasi fiskal ini dalam perspektif makro dan perspektif fiskal serta juga kredibilitasnya harus kita jaga,” lanjut Wamenkeu.
Konsolidasi fiskal dengan mengembalikan kembali batasan defisit APBN dibawah 3% menjadi suatu keharusan sebagai jangkar stabilitas makro. Wamenkeu mengatakan bahwa beberapa lembaga pemeringkat/rating dunia menghargai dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan makro ekonomi Indonesia ini.
Wamenkeu menegaskan bahwa APBN akan terus dijaga supaya tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif. Pemerintah akan mendukung konsolidasi APBN menuju defisit di bawah 3% pada tahun depan. Alokasi anggaran belanja K/L juga akan dijaga sehingga tetap akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif.***
