JAKARTA, Stabilitas.id – Kementrian Keuangan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan mengusung tema “Spending Better: Mewujudkan Ketahanan Fiskal” yang dilaksanakan pada Selasa (12/4/22).
Dalam pembukaannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan bahwa Rakornas ini merupakan forum penting untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi sebagai penggerak perekonomian nasional dan pencapaian target pembangunan.
Slogan Spending Better ini dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini akan terus diperkuat melalui penerimaan negara yang optimal, belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, serta pengelolaan biaya yang inovatif, prudent, dan sustainable.
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. APBN juga berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” jelas Hadiyanto.
Hadiyanto juga menambahkan, bahwa kinerja bagus APBN di tahun 2021 ditunjukkan melalui program perlindungan sosial yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya yaitu dari 10,9% menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71%. Kinerja APBN dalam peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi juga mendorong pertumbuhan konsumsi Pemerintah sebesar 5,25% year-on-year di triwulan IV 2021.
Dalam penutup, Hadiyanto mengatakan, Kementrian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahan pencairan dana APBN dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program PC-PEN melalui modernisasi, digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan uang pada satuan kerja K/L, telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas dan akuntabel.***
