JAKARTA, Stabilitas.id – Di era digital teknologi seperti saat ini, pelaku usaha yang mampu melakukan penyesuaian berpeluang untuk terus tumbuh. Sementara bagi mereka yang tidak mau memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan permintaan pasar, akan stagnan bahkan berpotensi untuk ditinggalkan.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto, dalam acara Talkshow and Business Matching dan Launching 28 Produk Binaan BPC HIPMI Sampang, Madura, Kamis (24/3/2022).
Rulli menyatakan bahwa dengan masuk di dalam rantai pasok global melalui e-commerce, maka UMKM dapat mencetak pemasukan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline. “Itu salah satu hasil riset,” tandas Rulli.
BERITA TERKAIT
Di lain pihak, pelaku usaha UMKM juga harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya. “Kebijakan agar 40 persen belanja Kementerian/Lembaga dialokasikan untuk produk UMKM dan koperasi tentu harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Untuk itu pemerintah terus mendorong agar semakin banyak produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-catalog,” imbuh Rulli.
Rulli mendorong pelaku UMKM harus jeli melihat arah kebijakan pemerintah agar dapat mengambil manfaat dari kebijakan tersebut, serta dapat memberikan efek daya ungkit. “Karena sebenarnya, program pemerintah itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemberdayaan UMKM,” tukas Rulli.
Di tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).
Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Sampang Jufriadi mengatakan bahwa launching sebanyak 28 produk UMKM binaan tersebut dilakukan di 100 hari kerja. “Seiring berkembangnya waktu, di era digitalisasi ini diperlukan suatu terobosan yang baru agar UMKM di Sampang naik kelas,” tegas Jufriadi.
“HIPMI Sampang berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mengentaskan beberapa persoalan. Diantaranya, kemiskinan. Sehingga, kita intens melakukan pendampingan kepada pemuda yang hendak maupun yang telah memiliki usaha untuk terus berkembang luas,” ujar Jufriadi.
Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiyawan mengakui, UMKM di Sampang perlu terus didorong agar dalam situasi pandemi ini, UMKM tetap eksis dan tidak mudah gulung tikar. “Dukungan itu bisa berupa penguatan kapasitas wawasan berbisnis lewat berbagai pelatihan, akses permodalan, saluran pemasaran, dan sebagainya,” ungkap Yuliadi.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan bahwa pemerintah harus aktif untuk melakukan sosialisasi dan eksekusi kebijakannya agar UMKM dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah.
Di lain pihak, pelaku usaha UMKM harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya.***