JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut tiga hal yang dinilai penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, kerangka kebijakan, persiapan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu menjadi perhatian utama dalam mendorong daya tarik pendanaan infrastruktur di seluruh wilayah ASEAN.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam event High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Kamis (24/8/2023). Seminar tersebut juga dihadiri oleh para Menkeu negara-negara ASEAN yang bertindak sebagai panelis.
Mengawali sesi diskusi, moderator Timothy Marbun mempersilahkan para Menkeu untuk menyebutkan tiga hal penting untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan sekaligus menarik pembiayaan investasi.
“Pertama, lingkungan yang mendukung, ini berkaitan dengan kebijakan. Jika anda bisa merancang kebijakan yang tepat maka anda akan mampu menarik pendanaan yang tepat dan merealisasikan suatu proyek infrastruktur,” ujar Sri Mulyani.
Kedua, Menkeu menuturkan bahwa persiapan dalam merancang proyek infrastruktur juga menjadi hal yang tak kalah penting.
“Karena kita selalu mengatakan bahwa infrastruktur itu penting. Tapi sebenarnya, proses perancangan dan penyiapan sebelum mengeksekusi pembangunan infrastruktur justru menjadi bagian yang paling penting,” tambahnya.
Menurutnya, banyak negara menghadapi permasalahan dalam menyusun pipeline yang tepat bagi proyek-proyek infrastrukturnya. Proyek air bersih, pembangunan jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang.
“Khususnya jika anda mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga isu manajemen risiko,” jelas Sri Mulyani.
Poin ketiga, Menkeu menyebut bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal yang juga perlu mendapat perhatian. Hal itu karena skema dan sumber pendanaan investasi seringkali melibatkan banyak pihak.
“Sehingga anda harus mampu berkolaborasi dengan tidak meningkatkan biaya transaksi, tetapi justru menyederhanakan proses yang ada”, terang sang Bendahara Negara.
Oleh karenanya, Menkeu mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata kelola yang baik sekaligus efisien sehingga berbagai proyek infrastruktur dapat dijalankan. ***
