Akarta – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menjadi BUMN baru. Hal ini terjadi setelah pemerintah berhasil mengakuisisi penuh dari perusahaan asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd (NAA).
"Inalum otomatis jadi BUMN baru, oh maksudnya kalau mau praktis diambil saja oleh Kementerian Negara BUMN," ujar Menteri Perindustrian M.S Hidayat usai rapat kerja di kantor Kementeria Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/7).
Hingga semester I tahun 2013, jumlah perusahaan BUMN mencapai 142 perusahaan. Total nilai pasar perusahaan plat merah tersebut adalah Rp3500 triliun.
BERITA TERKAIT
"Kalau sudah diambil 100%, kalau ada arrangement lagi oleh pemerintah, inalumnya dimasukin, bumn yang lain dulu. Apabila, pemerintah daerah minta dimasukkan saham, itu nanti pembicaraan kita selanjutnya."
Hidayat mengungkapkan bahwa pihak Jepang sepakat untuk melepas kepemilikannya pada perusahaan pemroduksi alumunium tersebut. Akan tetapi, terdapat perbedaan terhadap valuasi asetnya.
"Soal nilai buku. Kan namanya negosiasi orang high call (pasang nilai tinggi). Sama sama mencoba lakukan pendekatan. Biasalah," sebut Hidayat.
Kendati begitu, dia berharap pihak Jepang menyetujui dengan nilai yang ditawarkan pemerintah. Alasannya, angka tersebut telah menjalani proses audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Masih tiga bulan deadlinenya. Masih ada soal limbah. Tapi 1 November selesai," tutur Hidayat.
Diketahui, Inalum merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan NAA pada tahun 1976. Untuk melancarkan rencananya, pemerintah telah siapkan anggaran Rp7 triliun.
Pemerintah juga telah menyiapkan master plan terhadap Inalum. Rencananya, produksi perusahaan tersebut akan ditingkatkan dari 260 ribu ton menjadi 450 ribu ton.
Ditempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan bahwa sesuai laporan tim negosiasi, proses akuisisi mengalami kemajuan yang signifikan. Hasil pembicaraan (10/7) lalu, Indonesia dan pihak jepang, NAA sepakat Inalum akan kembali dimiliki penuh pada akhir oktober ini.
"Itu sudah semua disepakati yang masih terus kita bicarakan adalah yang terkait dengan nilai aset karena kita berpegang pada BPKP di sana berpegang pada master agreement nilai aset bukunya."
Menurut Hatta, pihaknya akan terus melakukan pembahasan dan negosiasi dengan Jepang. Rencananya, pembahasan akan kembali dilakukan pada pekan depan.