JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan meluncurkan berbagai program pengendalian harga untuk memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 Wilayah Kalimantan dengan tema “Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan”, yang diselenggarakan di Samarinda, pada Rabu (27/3/24).
Program tersebut meliputi, pertama, pembentukan Toko Penyeimbang guna memantau pergerakan harga utamanya bahan pangan strategis di pasar-pasar daerah Kaltim.
Kedua, program Ulama Peduli Inflasi berupa edukasi belanja dan berjualan secara bijak khususnya selama bulan Ramadan dan Idulfitri melalui media dakwah kepada masyarakat luas.
Ketiga, optimalisasi peran BUMD se-Kalimantan sebagai stabilisator harga dan penguatan rantai pasok komoditas pangan wilayah Kalimantan. Sinergi dan inovasi ini dilakukan
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menekankan, “Kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi pangan di tahun 2024. Dengan implementasi berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%.”
GNPIP di tahun ini diperkuat melalui 7 program dan 12 sub program, dengan target yang lebih tinggi dibanding tahun 2023. Seluruh program GNPIP tahun 2024 dirumuskan dengan mengacu kepada strategi 4K pada peta jalan pengendalian inflasi TPIP-TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan 6 langkah kebijakan yang di dorong di tingkat pusat untuk meredam kenaikan harga pangan terutama beras.
Pertama, menjaga jumlah stok cadangan beras pemerintah. Kedua, percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor maupun ritel modern. Ketiga, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Keempat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah/gerakan pangan murah. Kelima, pengalihan cadangan beras Pemerintah ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium. Langkah yang terakhir, yaitu penerapan relaksasi harga eceran tertinggi beras premium hingga April 2024.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendukung penuh upaya membangun ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah. Provinsi Kaltim, akan mendorong efisiensi rantai pasok sejalan dengan peningkatan permintaan dalam pembangunan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain mendorong inovasi dan edukasi, GNPIP Wilayah Kalimantan turut menginisiasi perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang bersifat intra provinsi, antar provinsi, dan antar wilayah.
Kegiatan dirangkaikan dengan talkshow yang menghadirkan narasumber dari lintas kementerian & lembaga dengan topik bahasan mengenai strategi penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok, strategi peningkatan produksi pangan, serta optimalisasi BUMD Pangan dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas Harga di daerah.***
