JAKARTA, Stabilitas.id — Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.
Penanganan Covid-19 perlu difokuskan pada upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui kerja sama antara berbagai pihak yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, meningkatkan jumlah testing dan tracing di seluruh daerah sehingga menurunkan positivity rate dan menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan.
“Pemulihan ekonomi perlu difokuskan untuk melakukan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi, melakukan reformasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem kebencanaan, serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata selagi mendorong investasi padat karya,” ujar Menteri Suharso dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas pada Selasa (9/2/2021) di Jakarta.
World Economic Forum menyatakan swoosh-shaped akan menjadi pola pemulihan ekonomi global. Indonesia diperkirakan akan mengikuti pola tersebut, apabila penanganan Covid-19 dilakukan dengan kerja cerdas dan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan konsisten di pusat dan daerah. Penanganan Covid-19 menjadi kunci penting agar pemulihan ekonomi tidak membentuk huruf “W”, di mana kondisi ini terjadi jika adanya penyebaran virus kembali atau second round pandemic yang menyebabkan ekonomi kembali terkontraksi. Dari 270 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk mencapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi komorbid, eks pasien Covid-19, dan ibu hamil, target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk. Herd immunity di Indonesia (70 persen penduduk) diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi dimulai pada 14 Januari 2021 lalu.
Namun, herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum herd imunity tercapai, yaitu ketika Covid-19 terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt <1. Dalam kondisi ini, aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
“Yang menarik sebenarnya yang kita perjuangkan untuk diatasi adalah mengurangi atau memperlambat dan mengekang laju pertambahan kasus. Yang sekarang kita perjuangkan semua daerah berusaha memperlambat pertambahan kasus. Kalau sekarang angka reproduksi adalah 1.2, targetnya harus di bawah 1 atau 0.9, ditargetkan dengan vaksinasi, pertambahan laju kasus bisa menurun menjadi 0.9 pada September tahun ini. Mulai September, Covid-19 sudah mulai terkendali dan ekonomi bisa kembali,” tutur Menteri Suharso.
Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2020.
Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi Upper Middle Income Country pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen. Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun. Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2–1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.
“Sekarang kita memberikan business opportunity bagi swasta di IKN tapi ada syaratnya, pandemi harus kita kendalikan. Pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat diatasi, yaitu dengan menurunkan positivity rate dan menahan laju pertambahan kasus agar angka reproduksi virusnya (Rt) menjadi 0.9,” ujar Menteri Suharso.
Pembatasan sosial yang menjadi salah satu strategi menurunkan laju penularan telah meningkatkan tren digitalisasi. Saat ini, pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce di Indonesia meningkat mencapai 15,4 persen. Perkembangan di Indonesia terlihat dari total penjualan nilai transaksi (Gross Merchandise Value) sektor e-commerce yang meningkat 54,0 persen dari USD 21,0 miliar di 2019 menjadi USD 32,0 miliar (setara Rp 266,3 triliun) di 2020 dan diperkirakan terus meningkat menjadi USD 83,0 miliar di 2025.
“Perusahaan yang berhasil bertahan selama pandemi juga merupakan perusahaan yang mulai melakukan digitalisasi. Perusahaan besar, kecil, menengah dan mikro kita lihat melakukan adjustment,” ungkap Menteri Suharso.
