JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor.
Selain itu, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta, pada Rabu (30/11/22).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan, ke depannya, kondisi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Untuk itu, diperlukan kebijakan, sinergi fiskal, dan moneter yang memberi manfaat bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
“Pada tahun 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme”, ungkap Presiden Joko Widodo.
Sejalan dengan itu, Gubernur Bank Indonesia menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci untuk menghadapi gejolak global. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi harus diperkuat dengan tetap mewaspadai rambatan dari ketidakpastian global, salah satunya risiko stagflasi (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi) dan bahkan resflasi (resesi ekonomi dan inflasi tinggi).
Selanjutnya, Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diprakirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio.
Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diprakirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.
Dari sisi kebijakan, Bauran kebjakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara.
Selain itu, Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut:
- Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023.
- Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.
- Kebijakan Sistem Pembayaran
Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana “white paper” yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.
- Kebijakan Pendalaman Pasar Uang
Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
- Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2022 kepada 58 mitra strategis yang berasal dari kalangan perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi atas dukungannya dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sepanjang tahun 2022.
Sebagai informasi, forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.***
