JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Perindustrian turut berperan aktif mendukung percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia, dengan mendorong pembangunan sektor industri manufaktur di luar Jawa, termasuk wilayah timur Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam keterangannya resminya, di Jakarta, pada Senin (5/8/24).
“Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, diperlukan kepastian berusaha, persaingan sehat serta mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing,” ungkap Andi.
Wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragama sehingga ekonominya berpotensi tumbuh dan berkembang.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hilirisasi industri, yang terbukti membawa dampak positif yang luas, antara lain peningkatan nilai tambah bahan baku, penambahan jumlah serapan tenaga kerja, serta penerimaan devisa dari investasi dan ekspor,” jelasnya.
Untuk itu, guna mendorong daya saing industri di Sulawesi, BSKJI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar yang telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2023.
“Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), kami menyambut baik upaya BBSPJIHPMM dalam mengembangkan lingkup layanan jasa industri, yang diharapkan mampu mendukung implementasi kebijakan dan program Kemenperin di bidang standardisasi dan jasa industri,” ungkap Andi.
Ia melanjutkan, dengan kerja sama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, akan dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Salah satunya, melalui pelaksanaan kegiatan Temu Industri yang digelar oleh BBSPJIHPMM di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (1/8/24) lalu.
“Diharapkan, dari acara Temu Industri ini, terjalin sinergi untuk mendorong transformasi industri yang berkelanjutan bagi perkembangan industri di Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara keseluruhan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian menyatakan, kegiatan temu industri ini merupakan wadah yang akan mempertemukan para industri mulai dari tingkat IKM hingga industri besar dengan tujuan mendukung peningkatan daya saing industri.
Terlebih lagi, BBSPJIHPMM telah ditetapkan menjadi BLU, yang membuat lebih fleksibel dalam berinovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan industri.
“Kami memiliki berbagai layanan jasa teknis yang dapat digunakan oleh industri, di antaranya Layanan Inpeksi, Kalibrasi, dan Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk dan Sertifikasi Industri Hijau, LVI (verifikasi TKDN), LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan proses pendirian lembaga LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu) serta LVVGRK (Lembaga Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca), Layanan Jasa Pendampingan Teknis Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi yang berbasis pada potensi daerah, Layanan Showcase Cacao 4.0 dalam mendukung program hilirisasi industri berbasis komoditas kakao, serta Lembaga Pemeriksa Halal dan Laboratorium Uji Halal,” ungkap Shinta.
Pada kegiatan Temu Industri BBSPJIHPMM yang diikuti sebanyak 100 peserta, dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BBSPJIHPMM dan Universitas Halu Oleo, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing industri melalui standardisasi dan pelayanan jasa industri.***