JAKARTA, Stabilitas.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar Rp131,8 triliun, atau setara dengan 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pada Febuari 2023.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (14/3/23).
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
BERITA TERKAIT
Surplus tersebut berasal dari realisasi pendapatan negara sebesar Rp419,6 triliun dibanding capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun. Dengan kondisi APBN tersebut, kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.
Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7% dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17% dari alokasi Rp2.463 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1% (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6% (yoy).
Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4% (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1% (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.
Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8% (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4% pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6% (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8% (yoy).
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8% (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4% (yoy).
Dengan demikian, Menkeu menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5% dari target Rp598,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” tutup Menkeu.***