JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Keuangan menggelar seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
Seminar tersebut diselenggarakan di kantor pusat Kementerian Keuangan, pada Selasa (6/8/24), dengan mengusung tema “Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan”.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dalam sambutannya mengungkapkan, seminar ini mengangkat tema yang lekat dengan masyarakat dan relevan dengan komitmen Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
“Hal ini terkait dengan Dana Desa yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan memajukan perekonomian desa,” ungkap Wamenkeu II.
Untuk memperkuat daerah dan desa, Wamenkeu II menyebut bahwa pemerintah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Hal tersebut berdasarkan penurunan jumlah penduduk miskin di area perkotaan dan pedesaan, sekaligus meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri, serta menurunkan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Untuk mewujudkan Kemenkeu Satu dan Tepercaya dalam pengelolaan Dana Desa, Wamenkeu II menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk turut berperan aktif mengawal #uangkita, memastikan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab dan tepat sasaran.
“Transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi pilar paling penting. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Wamenkeu menyampaikan apresiasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan yang telah serius mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.
“Dengan semangat yang tak pernah lelah, kita pastikan layanan yang lebih baik dan transparan. Semoga tahun depan seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dapat memenuhi kategori informatif. Dengan komitmen dan strategi yang tepat saya yakin hal ini bisa terwujud,” tutupnya.***
