JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah menyampaikan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2025 dan RKP 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (4/6/24).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu membahas berbagai tantangan perekonomian dunia, mulai dari tensi geopolitik yang terus membawa perubahan besar pada tatanan perekonomian global, hingga kepada persoalan iklim, digitalisasi, hingga ageing population.
“Dari berbagai perkembangan ekonomi Inilah yang kita sebut sebagai pembentuk dari lingkungan global terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal kita,” ungkap Menkeu.
Menkeu melanjutkan, kebijakan fiskal Indonesia dijaga tetap mampu merespon perubahan secara cepat, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka menengah. Dengan begitu, arah dan strategi makro fiskal tahun 2025 didesain untuk mengakselerasi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
“Merumuskan APBN transisi jangka menengah panjang perlu suatu konsistensi agar masalah struktural bisa diselesaikan, namun pada saat yang sama bisa terus menjaga kewaspadaan dan responsiveness dari APBN sehingga berbagai gejolak yang sifatnya jangka pendek tidak mengganggu arah tujuan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia emas 2045,” lanjutnya.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 diproyeksikan membaik dengan asumsi berdasarkan KEM-PPKF 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 – 5,5% (yoy); inflasi 1,5 – 3,5% (yoy); nilai tukar Rp15.300 – 16.000 (Rp/USD); suku bunga SBN 10 tahun (10%) 6,9-7,3; harga minyak mentah Indonesia 75 – 85 (USD/Barel); lifting minyak 580 – 601 (ribu bph); lifting gas bumi 1.003 – 1.047 (ribu bsmph).
Meskipun begitu, Menkeu menilai masih banyak agenda pembangunan dan perbaikan yang harus terus dilakukan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta perluasan pemerataan adalah ketiga hal yang harus secara konsisten diperjuangkan.
“Langkah-langkah yang telah dan sedang diambil seperti reformasi perpajakan, penguatan penegakan hukum pajak dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci dalam menjaga kesehatan APBN. Pemerintah juga akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.***