NUSA DUA, Stabilitas.id – Prof. Rhenald Kasali mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem yang kuat. Tujuannya adalah membentuk standarisasi dalam hal human capital dan juga produk dan layanan sehingga mampu bersaing di industri keuangan, dan meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
Berbicara dalam BPD HC Conference 2023 yang digelar LPPI di Merusaka Nusa Dua, Selasa (16/5/2023), Pendiri Rumah Perubahan itu menilai kondisi BPD saat ini, dengan kemampuan modal, jaringan, ekosistem, dan pencapaian SDM dan IT yang berbeda, kolaborasi di antara BPD akan menciptakan value.
“Arahnya ke depan itu adalah bagaimana BPD berkolaborasi, creating value. Jadi momen conference ini menurut saya adalah pertemuan awal supaya kita bisa menjadi lebih agresif untuk memajukan bank kita. Kalau tahapan awal tadi seperti itu, sifatnya adalah untuk mencegah risiko, supaya kita bisa tumbuh terus dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Prof. Rhenald.
Dia memberi contoh, kolaborasi antar BPD dapat dilakukan dengan pengabungan BPD di setiap wilayah. Dengan demikian proses bisnis dan operasional lebih hemat, modal lebih besar, dan dampak kinerja keuangan pun lebih optimal bagi pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
“Misalnya BPD di daerah Sumatera bergabung, Kalimantan, Jawa dan juga di derah lainnya. Ini memang tidak mudah,” imbuhnya.
Untuk itu, Prof. Rhenald menilai peran OJK sangat diharapkan dalam menjawab tantangan ini. Dalam hal ini OJK dapat memberikan intervensi kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis BPD.
“Bisa dimulai dengan regulasi oleh OJK. Karena kita tau ini berkaitan dengan politik di daerah masing-masing. Ini soal political will,” pungkas Prof. Rhenald.
Menurut Prof. Rhenald, bank daerah tidak boleh hanya menjadi penampung anggaran APBD. Maka harus dikelola dengan lebih baik, menciptakan value yang berdampak pada pembangunan daerah. Untuk itu, BPD juga butuh pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan organisasi BPD tetap sehat.
Sejatinya saat ini sejumlah BPD besar seperti Bank BJB, Bank Jatim, Bank DKI terus berkomitmen untuk mendorong BPD maju bersama dengan peran menjadi pengendali dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) BPD dalam upaya menciptakan ekosistem BPD yang kuat.
Direktur Operasional Bank BJB, Tedi Setiawan mengatakan, pembentukan KUB menjadi hal yang positif berkaitan dengan konglomerasi keuangan. Dengan demikian BPD dapat melebarkan jaringan bisnis tanpa harus membuka jaringan atau kantor baru di wilayah lain yang faktanya memang belum dikuasai.
“Ini sebenarnya sudah mulai berjalan seperti yang kami lakukan dengan Bank Bengkulu, Bank Sultra. Bank DKI dengan Bank Bali juga berkolaborasi dalam sistem pembayaran,” jelas Tedi.
Dia menambahkan, opsi konsolidasi lebih memungkinkan dilakukan dibandingkan dengan wacana penggabungan BPD per wilayah. Sebab, pembentukan BPD per wilayah memiliki tantangan yang besar dari sisi pemegang saham.
“Ini berat di sisi political will. Apakah para pemegang saham di setiap BPD di wilayah itu bersedia. Kecuali ada pressure dari regulator bahwa kami di BPD harus bersatu di setiap wilayah seperti di Jawa, Sumatera, Indonesia Timur,” pungkas Tedi.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma juga senada, bahwa kolaborasi di antara BPD sangat penting meningkatkan peran BPD dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagaimana telah dijalankan bersama Bank DKI dan BPD Bali dalam sistem pembayaran, kedua bank ini tidak saling mengambil pasar masing-masing.
“Kami berkolaborasi pada sistem pembayaran, dan Bank DKI tidak mengambil pasar BPD Bali, tetapi kami sharing fee dari kerjasama tersebut. BPD Bali sangat terbuka untuk kerjasama dengan BPD lain dalam hal pembayaran lintas negara. Karena kami juga sudah menggantongi ijin untuk cross border payment,” jelas Nyoman.
Nyoman juga menegaskan bahwa sudah saatnya BPD mempunyai standar dan produk yang sama dalam rangka memperkuat posisi BPD di berbagai daerah. Kolaborasi produk menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan saat ini.
“Mungkin produk yang sudah ada di satu BPD, bisa digunakan juga oleh seluruh BPD di seluruh Indonesia. Bisnis BPD lebih efektif karena setiap BPD tidak harus membuat produk yang sama. Semoga wacana ini bisa kita wujudkan bersama,” harapnya.
Ekosistem SDM
Di sisi lain, Prof. Rhenald Kasali juga mengingatkan, kendati BPD berlomba-lomba mendirikan learning center dan atau corporate university, namun akan lebih baik bila berkolaborasi dengan learning center di luar yang kompeten, seperti yang telah berjalan selama ini dengan LPPI.
“Saya cuma ingatkan pada teman-teman BPD, 10 tahun terakhir ini hampir semua orang ingin memilki learning center dan corporate university sendiri. Dan akhirnya isinya adalah masa lalu. Be careful. Saudara juga harus kolaborasi dalam learning center. Tujuannya agar ekosistem tidak mati akibat bergerak sendiri-sendiri. Kasihan yang kecil-kecil nanti berpotensi berguguran. Itu pentingnya kolaborasi, value creating,” jelas Prof. Rhenald.
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dalam paparannya di conference yang sama juga menegaskan pentingnya BPD melakukan transformasi digital dan sumber daya manusia.
“Sehebat apapun digitalisasinya, jika sumber daya manusianya tidak ditatakelolakan dengan benar, itu nonsense semua. Untuk itu kita harus hilangkan silo mentality, dan wajib melakukan kombinasi, regenerasi, dan menciptakan kader,” katanya.
Tranformasi digital dan human capital menjadi sangat penting bagi BPD menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, Fidri Arnaldy mengajak semua BPD agar ke depannya harus berjuang dan memiliki visi yang sama, dibentuk bersama-sama.
“Belajar dari bank besar seperti BCA, BRI, mereka jelas talentnya. Ke depan kita BPD harus sama gaya gerakannya baik dari sisi new culture, digital mindset, karena semua sudah digital. Maka kita perlu integrate collaboration. Selain dengan sesama BPD, kita kerjasama dengan BCA, BNI, supaya IT kita di BPD juga tersertifikasi, memilki ISO. Kami di Bank DKI sudah memilki command center. Salah satunya gunanya adalah men-rave dan mengantisipasi serangan hacker,” jelas Fidri.***
