JAKARTA, Stabilitas.id – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2024 akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024, yang berlangsung di Kantor Presiden, pada Senin (20/2/23).
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024 dan itu berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun,” ungkap Menkeu.
Selain itu, Pemesrintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3 persen.
“Itu berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” ungkap Menkeu.
Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.
Selanjutnya, Menkeu juga menjelaskan, situasi global yang terus berubah seperti tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi, serta dibukanya kembali Tiongkok pasca periode lockdown harus diantisipasi.
Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara negara-negara besar.
Sebagai penutupnya, Menkeu menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3 persen pada 2022 akan terus dijaga momentumnya di 2023 dan 2024.
“Itu berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” tutup Menkeu.***
