JAKARTA, Stabilitas.id – Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendrata yang menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem pembayaran, dan Asisten Gubernur BI, Dwi Pranoto yang menjabat Kepala Departemen Regional Bank Indonesia selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Usai ujian yang dilaksanakan pada Senin (13/2/23), Komisi XI DPR memutuskan Filianingsih Hendrata sebagai Deputi Gubernur BI, menggantikan Dody Budi Waluyo yang menyelesaikan masa jabatannya pada April 2023. Sidang Paripurna DPR RI dihari yang sama juga menyetujui Filianingsih Hendrata menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menanggapi hal tersebut, BI menyambut baik Filianingsih Hendrata sebagai Deputi Gubernur yang akan mengisi masa jabatan 2023-2028 mendatang.
Sebagai informasi, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dipilih berdasarkan sistem meritokrasi, yakni pada kompetensi dan kapabilitas terbaik yang dimiliki tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam menjalankan amanat pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Dikutip dari laman Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada 1963. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Hukum Universitas Airlangga pada 1985. Ia mendapatkan gelar Master di bidang Economics & Finance dari Boston University, USA pada 1992.
Filianingsih yang akrab dipanggil Fili mengawali karier di BI pada 1986. Sebelum menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2019, Fili juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015), lalu Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019).
Fili adalah sosok penting yang sukses mengawal Blue Print Sistem Pembayaran 2025, yang kemudian dikenal masyarakat melalui peluncuran QRIS, BI-FAST. Ini adalah sistem yang dijagokan BI untuk menavigasi proses transformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital.
Dia juga memimpin Proyek Garuda Digital Rupiah untuk untuk menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk penyusunan whitepaper. Selain itu, dia juga mendorong proyek implementasi digitalisasi jalan tol, digitalisasi bansos nontunai dan digitalisasi transportasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait. ***