JAKARTA, Stabilitas.id – Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (12/8/22).
Dalam keterangannya selepas pertemuan, Presiden menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang krisis global yang sedang terjadi di beberapa negara di dunia, mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan.
“Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas tentang subsidi pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga energi. Saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” lanjut Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta jajarannya untuk terus waspada apabila APBN tidak lagi kuat untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara terus menerus sehingga terjadi kenaikan harga di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan informasi terkait kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk anggaran dan pendapatan negara.
“Tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau enggak?” ungkap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan para pimpinan lembaga negara yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, serta Ketua MA M. Syarifuddin.***
