JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inovasi pengembangan bawang putih sebagai komoditas volatile food utama di Jawa Tengah, melalui pendirian Learning Center Bawang Putih di Desa Tuwel, Bojong, Kabupaten Tegal.
Learning Center Bawang Putih merupakan pusat pembelajaran bawang putih nasional mulai dari budidaya hingga penanganan pasca panen (diversifikasi produk turunan hingga pemasarannya) yang digagas KPw BI Tegal bersama Pemda Kabupaten Tegal dan IPB University.
Inovasi jangka menengah panjang yang dihasilkan melalui pendirian Learning Center diharapkan akan mendorong produktivitas bawang putih di Indonesia menjadi lebih optimal sehingga mengurangi ketergantungan akan pasokan impor.
BERITA TERKAIT
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa kita bersama perlu meredam inflasi pangan dengan menjaga harga, distribusi, dan pasokan.
“Dalam jangka pendek, kami fokus untuk mengatasi tingginya harga komoditas cabai merah dan mewaspadai kenaikan harga bawang merah melalui kegiatan sidak dan operasi pasar serta Kerjasama Antar Daerah dengan beberapa pihak dan pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai Merah,” ungkap Aida S. Budiman.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap seluruh upaya sinergitas pengendalian inflasi dan penguatan kedaulatan pangan yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia.
Ia juga mengharapkan ilmu dalam Learning Center Bawang Putih dapat dibagikan secara online melalui berbagai kanal media online sehingga dapat diserap publik secara luas.
Berbagai langkah strategis turut dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah dalam mendorong stabilitas inflasi ke depan, antara lain melalui Gerakan Tanam Cabai Nasional, Operasi Pasar Hortikultura serta Kerjasama Antar Daerah (KAD) komoditas volatile food.
Disamping itu, Operasi Pasar komoditas hortikultura (cabai merah dan bawang merah) dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Tengah dengan memberikan subsidi harga, transportasi dan biaya penyusutan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.***