JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional melakukan kesepakatan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Jepang dalam mendorong transformasi ekonomi melalui Forum Public Private Dialog Track 1.5 Indonesia – Jepang, Senin (25/04).
Kerja sama ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas dalam transformasi perekonomian yang menjadi kunci bagi penguatan ekonomi di masa mendatang. Pemerintah telah berupaya melakukan transformasi ekonomi guna memperkuat perekonomian domestik dan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan melakukan sinergi lintas sectoral hingga lintas negara.
“Saya menyambut baik usulan Forum Public Private Dialog Track 1.5 Indonesia – Jepang untuk memperluas kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang,” ungkap Menko Airlangga.
Tujuan dibentuknya forum tersebut untuk membahas berbagai proyek kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan, inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan, guna mewujudkan transformasi ekonomi. Beberapa proyek yang dibahas seperti peningkatan SDM dan produktivitas industri melalui program magang Indonesia ke Jepang, peningkatan penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta program produktivitas industri manufaktur.
Pada sektor digitalisasi juga akan dilakukan kerja sama melalui penggunaan teknologi Artificial Intelligent (AI) dan sensor dalam pengembangan sektor perikanan untuk mengurangi biaya penangkapan ikan.
Kerjasama juga dilakukan pada sektor investasi, seperti pengembangan mobil listrik yang lebih terjangkau oleh Pemerintah Jepang dengan perusahaan nasional, terutama untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan mendorong daya saing perusahaan dalam negeri.
Dalam forum tersebut juga dibahas mengenai penguatan rantai pasok global melalui dorongan pada perusahaan Jepang untuk membangun kemitraan dengan UKM Indonesia. Kedua negara juga membahas tentang penguatan koordinasi, baik dalam bentuk forum kerja sama tersendiri maupun dalam kerangka organisasi regional.***
