JAKARTA, Stabilitas.id – Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank). Selain itu, acara ini juga termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 yang diselenggarakan pada tanggal 18-23 April 2022 di Washington D.C. Amerika Serikat.
Dalam pertemuan ini, mendiskusikan isu pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, namun mengalami perlambatan akibat varian virus Omicron dan semakin melambat akibat dampak dari konflik yang terjadi di Ukraina.
Selain menyebabkan krisis kemanusiaan, konflik telah menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan yang menyebabkan tekanan inflasi, di tengah disrupsi pasokan barang yang meningkat, serta kenaikan volatilas di pasar keuangan dan aliran modal.
BERITA TERKAIT
Memperhatikan prospek perekonomian global yang menghadapi risiko dan ketidakpastian yang tinggi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo menyampaikan semakin pentingnya bauran kebijakan yang komprehensif dan koordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Oleh karena itu, pengembangan Integrated Policy Framework (IPF) sangat diperlukan sebagai dasar analisis dalam merumuskan formulasi bauran kebijakan. Dalam hal ini, IMF perlu membantu anggotanya untuk merumuskan exit strategy yang well-calibrated, well-planned, and well-communicated atas kebijakan moneter yang non-tradisional, serta menyusun strategi untuk mengurangi scaring effect.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo, juga memberikan apresiasi kepada IMF atas pembentukan fasilitas Resilience and Sustainability Trust (RST) untuk membantu negara yang membutuhkan dalam mengatasi tantangan struktural jangka panjang.
IMF diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan sekaligus mencegah terjadinya fragmentasi ekonomi global, termasuk upaya terkait perubahan iklim, mengatasi pandemi, mengatasi kerentanan utang, mendorong digitalisasi, mobilisasi penerimaan pajak, serta mengamankan ketahanan energi (energy security).
IMF juga menyampaikan rekomendasi pada negara anggota bahwa respon kebijakan perlu diarahkan untuk mengatasi tekanan inflasi yang meningkat dan dampak konflik geopolitik yang memanas yang berpotensi mempengaruhi proses pemulihan ekonomi.
Selain itu, negara anggota diharapkan terus memperkuat kerja sama multilateral, yang mencakup kelanjutan upaya penyelesaian pandemi, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong produktivitas melalui digitalisasi, serta komitmen untuk menyediakan bantuan likuiditas internasional bagi negara yang membutuhkan.***