JAKARTA, Stabilitas.id – Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengungkapkan, pandemi Covid-19 mengakselerasi tingkat adopsi digital, membuat UMKM mau tidak mau harus masuk ke ekosistem digital.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM telah menggelar berbagai program untuk mendorong digitaliasi UMKM.Selain program masing-masing kementrian dan BUMN pemerintah menggelar program yang bersifat kolaboratif.
“Ada kolaborasi program digitalisasi UMKM lintas kementrian, Lembaga, instansi dan swasta seperti Kementrian BUMN, Keminfo, Kemenparekraf, Kemendag, dan Kemenkop UKM, berkolaborasi dengan pihak swasta seperti Gojek, Bukalapak, Grab, Facebook dan Whatsapp,” ujar Siti dalam webinar bertema Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan yang digelar oleh MikroForum – Forwada, Kamis (23/9).
BERITA TERKAIT
Business Planning & Assurance Head BTPN Syariah, Dewi Nuzulianti di kesempatan yang sama mengungkapkan, keterlibatan BTPN Syariah dalam literasi digital UMKM adalah dengan memberikan pendampingan dengan memperkenalkan pembelajaran daring berupa entrepreneurship traning, exebition, sertification dan entrepreneur & UKM competition.
Selain itu bank yang mayoritas nasabahnya adalah pelaku UMKM perempuan ini juga menyiapkan akses ke pasar digital dengan memberikan ruang untuk pelaku UMKM memasarkan produknya.
“Kami juga sudah memberikan akses ke digital market, kami menyiapkan berbagai program untuk menyalurkan barang-barang yang mereka jual melalui kami, kemudian kami teruskan ke Instagram dan ecommerce seperti Tokopedia dll. Selain itu kamu juga menyedikan ruang untuk mereka di aplikasi yang kami buat seperti Lapak Online BTPN Syariah (LOBI) dan Program Petani Tangguh,” ujarnya.
Dewi menuturkan, dalam mewujudkan ekosistem digital UMKM di masa depan, perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk BTPN dalam mendorong digitalisasi UMKM sangat dibutuhkan. “Memang harus sama-sama untuk bagaimana kita membangun ekonomi digital ini, baik dari pihak regulator OJK, Lembaga dan BUMN serta kami dari pihak swasta Perbankan kita harus bekerjasama,” ujarnya.
Risjon Sunge, Kepala Dinas UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak terlah dilakuan oleh Pemprov Gorontalo dalam mendukung UMKM di wilayahnya. Menurut Risjon, jumlah pelaku UMKM di Gorontalo melonjak selama pandemic Covid-19 hingga mencapai 9.829 di akhir tahun 2020.
Meski demikian diakuinya selain terbukti tahan terhadap terpaan Pandemi, ada juga UMKM yang rontok lantaran sulit dan mahalnya bahan baku serta kesulitan dalam permodalan.
“Untuk membantu digitalisasi UMKM kami telah melakukan berbagai kegiatan yang difokuskan pada pembinaan dan pelatian digitalisasi. Kami memandang kolaborasi sangat penting dalam mendorong digitalisasi UMKM, terbaru kami akan berkolaborasi dengan Kadin Provinsi Gorontalo,” jelasnya.
Diskusi juga dihadiri pelaku Koperasi dan UMKM yang sukses yakni, Sri Susilowati Ketua Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi Purworejo. Sri menuturkan pihaknya sangat berterima kasih atas keterlibatan perbakan dalam pembinaan UMKM, karena kesuksesan Kopwan Srikandi yang produknya sudah di ekspor ke berbagai negara, tidak terlepas dari dukungan perbankan.
Menurutnya, UMKM membutuhkan peran dari banyak institusi agar bisa tumbuh. Hal ini yang dialami Kopwan Srikandi, di awal beridirnya tahun 2015 pihak perbankan (BNI) sudah terlibat membantu.
“Keterlibatan BNI sudah sejak awal kami berdiri, BNI Purworejo telah membantu kami dari mengotrak hingga membangun kantor Kopwan Srikandi, BNI memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kami memberikan bantuan untuk pembangunan pabrik hingga modal kerja,” ujarnya.
Pengamat Ekonomi CORE Indonesia, Piter Abdullah menyoroti perkembangan bisnis digital di Indonesia yang cukup pesat. Menurutnya, dari hasil survey Core Indonesia kita tidak ketinggalan, dari sisi penetrasi internet, dari penetrasi mobile phone, dan juga perkembangan unicorn dan decacon Indonesia.
“Kalo kita melihat dari sisi ini, kita justru harus berbangga karena perkembangan UMKM digital di Indonesia termasuk yang tercepat, karena itu kita punya target menjadi negara terkemuka dalam konteks ekonomi digital,” jelasnya.
Sementara Staf Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ryan Kiryanto mengatakan, sinergi dan kolaborasi antar lambaga dan akan semakin baik dan terarah dalam mendukung UMKM pada era digital saat ini. Hal ini menyusul hadirnya Keputusan Presiden (Kepres) No.15 tahun 2021, pada 8 September 2021, tentang pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diketuai oleh Menko Marinvest, Luhut B Panjaitan.
Dengan Kepres ini, lanjutnya, tidak akan ada lagi setiap lembaga jalan sendiri-sendiri dalam pengembangan UMKM kedepan.
“Kami mengajak semua pihak, baik otoritas, lembaga pemberintahan, pelaku industry keuangan dan seluruh masyarakat luas khususnya UMKM untuk bergerak bersama-sama seirama, untuk mensukseskan program andalan pemerintah yaitu, program Banga Buatan Indonesia. Program ini pada akhirnya adalah stimulan bagi keberlanjutan pelaku UMKM Indonesia,” pungkasnya.***